RITME- Di sebuah ruangan pertemuan Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Mirza Rahmat Mirzani Djausal berdiri di depan papan tulis putih.
Spidol di tangan kanannya bergerak cepat, menarik garis, menulis angka, lalu menghubungkannya satu sama lain. Tidak ada jargon politik atau retorika kekuasaan. Yang tampak justru sebuah proses berpikir.
Di hadapan belasan wartawan, Mirza mengurai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung, dari sumber pendapatan, defisit anggaran, hingga kebocoran fiskal yang selama ini menjadi persoalan.
Ia berbicara tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), program Desaku Maju, serta rencana megaproyek pembangunan Lampung dengan pendekatan sebab akibat yang sistematis.
Lulusan sarjana teknik itu menjelaskan persoalan daerah layaknya seorang dosen yang sedang mengajar mahasiswa tingkat akhir sabar, berulang, dan berbasis data. Tidak ada kalimat berbunga. Angka menjadi bahasa utama.
Basisnya sebagai pengusaha terasa kuat. Ekonomi tidak dipaparkan sebagai teori, melainkan sebagai arus ke mana uang bergerak, di mana ia bocor, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang tertinggal. Angka-angka fiskal itu kemudian ia turunkan ke realitas di lapangan wajah petani, pedagang kecil, dan desa-desa yang masih menjadi simpul kemiskinan di Lampung.
Yang jarang terjadi dalam forum semacam itu, Mirza justru balik menguji wartawan.
Ia mengajak menghitung ulang potensi pendapatan daerah, memproyeksikan kenaikan pajak, hingga membandingkan dampak kebijakan jika satu variabel diubah.
Sesekali, dia memang menanyakan beberapa angka ke Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan dan Kepala Bappeda Anang Risgiyanto juga Kepala Bapenda Slamet Riyadi yang hadir bersama kami di ruangan itu.
Bukan karena dia tidak tahu, tetapi lebih untuk memastikan satu angka pun tidak salah.
“Coba hitung di kalkulator, berapa hasilnya,” ujar Mirza, seraya menatap ke arah peserta diskusi.
Ruangan sejenak sunyi. Bukan karena tegang, melainkan karena berpikir. Biasanya wartawan menguji pejabat. Sore itu, pejabat menguji wartawan bukan untuk menjatuhkan, melainkan memastikan diskusi berada pada level pemahaman yang sama. Bahwa kritik lahir dari data, bukan asumsi.
Diskusi berlangsung hampir empat jam. Dua gelas kopi habis, kudapan tandas. Pendingin ruangan dan cuaca mendung tak cukup membuat mata terpejam. Azan Ashar akhirnya menghentikan diskusi sementara.
Usai sholat, perbincangan berlanjut. Kali ini Mirza menyinggung soal kepercayaan publik.
“Selain membangun program, yang tidak kalah penting adalah membangun trust kepada masyarakat,” kata Mirza. “Masyarakat adalah bagian dari sistem pembangunan itu sendiri.”
Ia menegaskan, arah pembangunan Lampung harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Dalam kerangka Asta Cita, pembagian kewenangan pusat dan daerah sudah jelas dan harus berjalan berkesinambungan.
Namun, sisi lain kepemimpinan Mirza tidak hanya tampak di ruang diskusi kebijakan.
Sejak menduduki kursi BE 1 Lampung, atmosfer spiritual di lingkungan Pemprov Lampung ikut berubah. Masjid At Tanwir, yang berada di jantung pusat pemerintahan dan sebelumnya kerap lengang, kini hampir selalu terisi setiap waktu sholat.
Perubahan itu bukan dipicu surat edaran atau absensi sholat. Tidak ada sanksi atau instruksi formal. Yang bekerja adalah keteladanan.
Di tengah padatnya agenda rapat dan tumpukan berkas, Mirza kerap terlihat berjalan kaki menuju masjid. Ia berbaur dengan staf, tenaga honorer, hingga petugas kebersihan. Mengambil wudhu di keran yang sama, berdiri di shaf yang sama.
“Dulu kalau adzan, kita santai saja, sholatnya nanti-nanti,” ujar seorang staf biro di lingkungan Pemprov Lampung, Senin (19/1/2025). “Sekarang rasanya malu. Pak Gubernur saja yang sibuknya luar biasa bisa tepat waktu ke masjid.”
Dalam forum diskusi, Mirza kembali menekankan pendekatan yang ia gunakan dalam memimpin.
“Pertama kita harus tahu dulu permasalahan di Provinsi Lampung, lalu kenapa masalah itu muncul,” ujarnya. “Seperti tubuh manusia. Kalau asupan dan sirkulasi bagus, ekosistem organ ikut sehat. Tapi kalau satu bermasalah, dampaknya ke semua.”
Ia kemudian kembali berdiri, mengambil spidol, dan memaparkan struktur APBD Lampung secara rinci dari sumber hingga peruntukan. Lebih dari 80 persen angka yang ia tulis disebutnya di luar kepala.
“APBD itu alat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebijakan dan kewenangan,” kata Mirza.
Pembahasan berlanjut ke Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di sini, Mirza memaparkan komoditas unggulan Lampung lengkap dengan persentase kontribusi dan jumlah penduduk yang bergantung pada masing-masing sektor.
Bagi para wartawan, sesi itu menjadi penanda bahwa gubernur Lampung tidak sekadar berbicara. Data, angka, dan konteks menjadi dasar setiap kebijakan yang ia jelaskan.
Di tengah iklim politik yang kerap dipenuhi retorika, gaya Mirza yang teknokratis, tenang, dan berbasis perhitungan menawarkan pendekatan berbeda sebuah kepemimpinan yang bekerja dalam sunyi, dengan angka dan keteladanan sebagai instrumen utamanya.(*)
