BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Pusat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) sekaligus penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD Lampung dengan Ketua BPIP Pusat, Kamis (18/9/2025).
Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya yang kerap menggunakan hotel, kegiatan kali ini digelar di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, kompleks Pemerintah Provinsi Lampung.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk dari komitmen lembaganya untuk memanfaatkan gedung dan fasilitas perintah untuk kegiatan.
“Mulai hari ini, kami di DPRD Lampung berkomitmen penuh untuk mengubah pola penyelenggaraan kegiatan. Gedung-gedung pemerintahan akan kami maksimalkan untuk menunjang berbagai aktivitas, baik rapat, bimbingan teknis, maupun kegiatan kedewanan lainnya,” kata dia.
Ia menilai langkah tersebut merupakan jawaban nyata atas masukan dan tuntutan masyarakat agar DPRD lebih efisien dan transparan dalam penggunaan anggaran. Dengan pemanfaatan fasilitas milik pemerintah, penyelenggaraan kegiatan diharapkan menjadi lebih efektif, sederhana, sekaligus mencerminkan kedekatan DPRD dengan rakyat.
“DPRD adalah rumah rakyat. Sudah semestinya kami mengedepankan fasilitas publik yang memang dibangun untuk kepentingan masyarakat luas. Setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari upaya merawat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPIP Pusat Yudian Wahyudi, menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD Lampung yang konsisten memperkuat PIP melalui kegiatan formal dan terstruktur.
“Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tanggung jawab bersama. BPIP bersama DPRD Lampung berharap sinergi ini dapat memperkokoh nilai kebangsaan, terutama menghadapi tantangan global dan arus perubahan yang cepat,” katanya.
Kegiatan ini juga menjadi dasar pelaksanaan program PIP pada tahun 2026. Seluruh 85 anggota DPRD Lampung turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen kolektif untuk menjaga dan menguatkan ideologi Pancasila di daerah. (*)
