RITME – Ditengah Efisensi anggaran, pos belanja jasa di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Lampung, disoal.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana belanja jasa ziarah wisata rohani dengan nilai mencapai Rp1,359 miliar.
Ketua Umum KAKI, Lucky Nurhidayah, menilai pos tersebut terkesan tidak sejalan dengan semangat penghematan di tengah isu defisit keuangan daerah.
“Anggaran sebesar itu sangat berpotensi disalahgunakan. Kami minta Kejati Lampung dan KPK segera turun melakukan audit,” kata dia belum lama ini.
Selain wisata rohani, KAKI juga mempertanyakan sejumlah alokasi lain, seperti belanja hadiah perlombaan sebesar Rp132 juta, belanja konsumsi rapat Rp31,59 juta, hingga honorarium tim pelaksana kegiatan yang mencapai Rp352,71 juta.
“Perlombaan macam apa yang sampai segitu besar nilainya? Di tengah isu defisit, ini seperti pemborosan yang disengaja,” sindir Lucky.
Menurut Lucky, pihaknya telah mengumpulkan bukti awal dan berencana melaporkan dugaan pemborosan ini ke KPK pada Kamis mendatang.
“Korupsi ini bukan sekadar soal uang. Ia merusak moral bangsa dan mengkhianati rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesra Lampung, Yuri Agustina, membantah anggapan bahwa anggaran tersebut sudah dijalankan.
Ia menegaskan, program wisata rohani masih berada pada tahap perencanaan.
“Kalau nanti dilaksanakan, prosesnya akan menggunakan e-catalog,” jelasnya.
Terkait belanja hadiah perlombaan, Yuri menjelaskan bahwa anggaran itu diperuntukkan bagi lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA se-Lampung.
Bentuknya berupa uang pembinaan dan piala, dengan pelaksanaan direncanakan pada Oktober secara swakelola.
Meski demikian, sorotan publik terhadap pos-pos belanja yang dianggap tidak mendesak ini menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah provinsi lebih ketat dalam menyusun prioritas, sehingga pengeluaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan anggaran.(*)
