Bandar Lampung (infopenting.co.id) — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, **Akhmad Iswan H. Caya**, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang terus menggenjot perbaikan infrastruktur jalan, terutama ruas-ruas strategis penghubung antar kabupaten. Namun ia mengingatkan, pembangunan jalan tak boleh berjalan setengah hati.
Menurut politisi Fraksi PAN itu, perbaikan badan jalan harus dibarengi pembenahan sistem drainase. Tanpa aliran air yang baik, kualitas jalan yang dibangun dengan anggaran besar berisiko cepat rusak, apalagi di tengah curah hujan yang meningkat.
Iswan menjelaskan, pembagian kewenangan sebenarnya sudah tegas. Pemerintah provinsi menangani pembangunan konstruksi jalan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas drainase. Sinergi keduanya, kata dia, menjadi kunci keberhasilan.
“Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur sudah turun langsung. Untuk konstruksi jalan kita tangani di provinsi, sementara drainase menjadi kewenangan kabupaten/kota. Ini harus sejalan,” ujarnya, Rabu (25/02).
Ia menegaskan, air merupakan faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan. Tanpa sistem pembuangan yang memadai, genangan akan menggerus struktur jalan, sekuat apa pun material yang digunakan.
Sejumlah ruas, lanjutnya, kini dibangun dengan konstruksi rigid beton yang dinilai lebih kokoh dibandingkan hotmix. Dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp10 miliar per kilometer, rigid beton dianggap lebih tahan terhadap beban kendaraan berat.
Namun Iswan mengingatkan, kekuatan konstruksi tak akan berarti jika kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) masih bebas melintas. Ia meminta pelaku usaha angkutan besar turut menjaga infrastruktur yang telah dibangun dengan dana publik.
“Kita berharap ada kesadaran bersama. Jangan sampai ODOL merusak jalan yang baru dibangun. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya ruas jalan timur sebagai jalur vital penghubung antar kabupaten. Menurutnya, infrastruktur tersebut bukan sekadar menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi akses utama masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, hingga mobilitas sehari-hari.
“Infrastruktur itu menyangkut keselamatan dan konektivitas. Ini urat nadi antar kabupaten,” pungkasnya.
