Oleh: Mahendra Utama
Indonesia tengah berada di persimpangan penting sejarahnya. Gelombang demonstrasi yang melanda berbagai daerah sepanjang Agustus 2025 sempat memunculkan kekhawatiran akan stabilitas politik dan sosial.
Namun, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepemimpinan yang responsif dengan gerak cepat, sehingga situasi yang awalnya penuh ketegangan kini mulai berangsur menuju kondusif.
Langkah pertama yang paling simbolik sekaligus substantif adalah kesepakatan seluruh partai politik untuk mencabut tunjangan anggota DPR.
Presiden Prabowo menegaskan, keputusan ini merupakan konsensus yang lahir dari kepekaan terhadap keresahan masyarakat.
“Semua partai sepakat untuk mencabut tunjangan anggota DPR,” ujarnya (Tempo, 31/8/2025). Dalam konteks ekonomi, langkah ini memang tidak serta-merta menyelamatkan APBN, namun memiliki efek psikologis luar biasa: rakyat melihat elite politik mau berkorban.
Keputusan ini menumbuhkan kembali rasa percaya bahwa wakil rakyat bersedia berbagi kesulitan dengan masyarakat.
Di sisi sosial, pencabutan tunjangan anggota DPR menjadi simbol pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi politik. Selama ini, jarak antara rakyat dan parlemen terasa semakin melebar akibat berbagai kasus korupsi dan gaya hidup mewah sebagian anggota dewan.
Dengan dicabutnya tunjangan, publik merasakan adanya niat tulus dari para politisi untuk menata ulang hubungan mereka dengan rakyat.
Gerak cepat Presiden Prabowo tidak berhenti di situ. CNN Indonesia mencatat, ia bahkan menggelar sidang kabinet mendadak pada Minggu siang, 31 Agustus 2025, di luar rutinitas kenegaraan.
Dalam sidang itu, ia memerintahkan jajaran menteri agar bergerak cepat dan terukur, dengan menekankan pentingnya stabilisasi ekonomi dan keamanan nasional.
Tindakan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah merespons keadaan darurat, sekaligus memberi pesan bahwa negara tidak boleh kalah oleh situasi.
Dukungan moral dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menjadi pilar penting dalam menguatkan langkah pemerintah.
Seusai bertemu Presiden, keduanya menyampaikan pernyataan bersama yang menekankan arti kebersamaan. “Kami akan terus bersama pemerintah untuk memastikan bangsa ini kembali stabil dan sejahtera,” demikian sikap resmi Muhammadiyah dan PBNU (Kompas, 31/8/2025).
Kehadiran mereka di sisi pemerintah memiliki dampak sosial yang signifikan. Masyarakat akar rumput, yang selama ini berafiliasi kultural maupun keagamaan dengan kedua ormas tersebut, merasa lebih tenang karena yakin langkah pemerintah mendapat legitimasi moral dan spiritual.
Secara ekonomi, dukungan ini juga penting. Dengan stabilitas sosial yang mulai pulih, pasar merespons lebih positif. Potensi gejolak harga pangan dan energi dapat ditekan, sementara investor dalam negeri dan asing kembali melihat Indonesia sebagai tempat yang layak untuk menanamkan modal.
Keputusan politik yang disertai restu moral dari kekuatan sipil membuat arah kebijakan pemerintah memiliki daya ikat yang lebih kuat.
Lebih jauh, dukungan NU dan Muhammadiyah juga mengembalikan semangat kolektivitas bangsa. Dalam situasi krisis, sering kali yang hilang adalah rasa kebersamaan.
Pernyataan bersama mereka memberi pesan sederhana namun kuat: bahwa bangsa ini hanya bisa keluar dari krisis jika semua pihak mau menanggalkan ego dan menaruh kepentingan nasional di atas segalanya.
Bila kita tarik ke perspektif sejarah, apa yang dilakukan hari ini memiliki gema reformasi 1998. Kala itu, rakyat menuntut agar elite politik merapat ke rakyat dan menjalankan pemerintahan dengan kesederhanaan, transparansi, serta keberanian moral.
Dua dekade kemudian, sejarah seakan berulang—dengan konteks berbeda. Presiden Prabowo memilih jalan cepat, partai politik rela memangkas hak istimewanya, sementara kekuatan sipil terbesar memberikan dukungan penuh.
Indonesia memang sedang diuji. Namun, setiap ujian selalu membuka peluang bagi lahirnya tatanan baru. Reformasi 2025 bisa menjadi momentum pembaruan politik yang lebih jujur, ekonomi yang lebih adil, dan kehidupan sosial yang lebih solid.
Jalan menuju ke sana tentu tidak mudah, tetapi hari ini kita bisa melihat tanda-tanda awal bahwa jalan lapang itu mulai terbuka.
Di titik inilah, tanggung jawab menjaga momentum tidak hanya berada di tangan pemerintah. Mahasiswa sebagai motor moral bangsa, TNI-Polri sebagai penjaga keamanan, serta masyarakat sipil dari berbagai lapisan memiliki peran vital.
Reformasi 2025 hanya akan berhasil bila semua pihak bergerak dalam satu irama: menegakkan keadilan, memperkuat demokrasi, dan memastikan kesejahteraan benar-benar hadir di tengah rakyat.
Sejarah telah membuktikan bahwa kekuatan rakyat dan negara, bila berpadu, akan membawa Indonesia melangkah lebih tegak di hadapan dunia.
Sumber data:
1. Tempo.co, “Prabowo: Semua Partai Sepakat Cabut Tunjangan Anggota DPR”, 31 Agustus 2025
2. Kompas.com, “Pernyataan Muhammadiyah dan PBNU Usai Bertemu Prabowo”, 31 Agustus 2025
3. CNN Indonesia, “Prabowo Mendadak Gelar Sidang Kabinet Minggu Siang”, 31 Agustus 2025
*Penulis: Mahendra Utama, Eksponen 1998
