RITME – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ini menindaklanjuti penunjukan Saipul sebagai Plt kadis PMDT.
Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, menegaskan akan segera mempertanyakan proses penunjukan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung.
“Kami menyayangkan hal ini. Seharusnya Pemprov memahami regulasi yang berlaku. Masih banyak pejabat di lingkungan Pemprov yang bisa ditunjuk sebagai Plt tanpa menimbulkan polemik,” ujar Garinca, Rabu (17/7/2025).
Ia menambahkan, pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan BKD Lampung untuk meminta penjelasan. “Kami harap ke depan tidak terjadi lagi hal serupa. Tata kelola pemerintahan harus taat aturan,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, penunjukan Saipul sebagai Plt Kadis PMDT Lampung diduga melanggar ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor B/1346/M.SM.02.03/2022 tentang pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh), dan Penjabat Sementara (Pjs) pada jabatan pimpinan tinggi.
Dalam SE tersebut, ditegaskan bahwa jabatan Plt hanya boleh dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang memiliki jabatan setara atau lebih tinggi di lingkungan instansi yang bersangkutan. Sedangkan Saipul, meski pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Waykanan, belum tercatat sebagai pejabat eselon II di Pemerintah Provinsi Lampung.
“Jika tidak melalui proses mutasi atau pengangkatan resmi di tingkat provinsi dan langsung menjabat sebagai Plt Kepala Dinas, maka hal ini berpotensi melanggar ketentuan administratif,” ujar seorang pakar tata kelola pemerintahan yang enggan disebutkan namanya.
Ia menjelaskan, penunjukan lintas instansi dari kabupaten ke provinsi harus melalui prosedur ketat, antara lain persetujuan gubernur, rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta pelaporan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Tanpa prosedur itu, jabatan Plt yang diemban bisa dianggap cacat hukum dan maladministratif,” jelasnya.
Lebih lanjut, SE Menpan-RB tersebut juga menyatakan bahwa masa jabatan Plt hanya berlaku maksimal tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali, dengan syarat didasarkan pada kebutuhan organisasi dan pertimbangan profesional, bukan karena faktor kedekatan personal atau kepentingan politik.
Hingga kini, BKD Provinsi Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme penunjukan Saipul sebagai Plt Kadis PMDT.
Sejumlah pihak mendesak Gubernur Lampung untuk meninjau ulang kebijakan ini agar tidak mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang profesional dan berbasis sistem merit.
“Penunjukan jabatan strategis harus berdasarkan regulasi yang jelas. Bila tidak sesuai prosedur, maka semua kebijakan dan dokumen yang ditandatangani oleh Plt tersebut bisa berpotensi tidak sah secara hukum,” tegas sumber tersebut.
Jika Saipul belum secara sah diangkat sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka penunjukannya sebagai Plt Kadis PMDT berpotensi melanggar sejumlah regulasi, antara lain:
SE Menpan-RB Nomor B/1346/M.SM.02.03/2022
UU ASN No. 5 Tahun 2014
PP 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020
SE BKN No. 1/SE/I/2021
Sistem merit dan prinsip KAS
