Oleh: Budi Bowo L
Marhaen, Sebuah Akar Ideologi
Bung Karno memperkenalkan istilah marhaen setelah perjumpaannya dengan seorang petani kecil di Bandung yang hidup sederhana dengan sebidang tanah dan alat kerja seadanya. Dari situ lahir gagasan tentang kaum marhaen: rakyat kecil pemilik alat produksi terbatas yang tetap terhimpit oleh sistem ekonomi kapitalis.
Marhaenisme lalu berkembang menjadi falsafah perjuangan politik—membela wong cilik, mengangkat harkat mereka, dan menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Ideologi ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang keberanian melawan penindasan dalam segala bentuknya.
Sejak era pergerakan nasional, marhaenisme menjadi senjata ideologis melawan kolonialisme. Pada masa kemerdekaan, ia melandasi kebijakan pro-rakyat, mulai dari land reform hingga gagasan ekonomi berdikari. Namun, perjalanan panjang politik Indonesia membuat marhaenisme sering kali hanya jadi jargon. Realitas politik praktis kerap menggerus idealisme perjuangan wong cilik.
PDI Perjuangan dan Ideologi Marhaen
PDI Perjuangan lahir sebagai partai yang secara tegas menempatkan marhaenisme sebagai ideologi. Dalam sejarahnya, PDI Perjuangan selalu mengusung semangat kebangsaan yang berpihak pada wong cilik. Di berbagai daerah, partai ini pernah membuktikan diri sebagai rumah besar marhaen.
Namun, dalam perkembangan modern seperti saat ini, khususnya di Lampung, marhaenisme PDI Perjuangan diuji. Pemilu 2024 menjadi catatan kelam: kursi DPR RI merosot, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota banyak hilang, bahkan kekalahan di pilkada menegaskan kemerosotan elektoral.
Pertanyaan yang muncul: di mana letak marhaenisme PDI Perjuangan Lampung hari ini?
Konsolidasi di Lampung Selatan beberapa waktu lalu melahirkan tiga nama kandidat ketua DPD PDI Perjuangan Lampung: Sudin, Umar Ahmad, dan Kostiana.
Sesuai mekanisme partai, musyawarah ini digelar untuk menjaring nama yang kelak dibawa ke DPP. Keputusan DPP akan sangat menentukan arah PDI Perjuangan Lampung, apakah tetap terjebak pada stagnasi lama atau mampu bangkit kembali sebagai rumah marhaen.
Sudin: Loyalis Tiga Periode yang Mulai Digugat
Sudin adalah figur lama yang memimpin DPD PDI Perjuangan Lampung selama tiga periode. Berangkat dari latar belakang pengusaha, ia dikenal sebagai organisatoris yang setia pada Megawati. Selama kepemimpinannya, PDI Perjuangan Lampung pernah berjaya, bahkan menjadi partai dominan hingga kursi Ketua DPRD Provinsi dikuasai.
Namun, kejayaan itu perlahan meredup. Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan Lampung hanya mampu mengamankan kursi terakhir di DPR RI. Kursi DPRD Provinsi dan kabupaten pun banyak yang hilang. Bahkan, partai kalah di sejumlah pilkada strategis. Kritik keras menyasar Sudin, bahwa konsolidasi internal melemah, regenerasi terhambat, dan marhaenisme hanya jadi slogan.
Sudin juga menghadapi sorotan serius karena namanya ikut terseret dalam kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Meski belum ada putusan hukum yang jelas, keterkaitannya menimbulkan tanda tanya soal integritas.
Pertanyaannya: seberapa marhaen Sudin ketika kepemimpinannya justru ditandai merosotnya prestasi partai dan melemahnya suara wong cilik Lampung?
Umar Ahmad: Birokrat Visioner dengan Jejak Pembangunan
Umar Ahmad meniti karier dari birokrat sebelum akhirnya terjun ke politik. Namanya mencuat saat menjabat Bupati Tulang Bawang Barat. Berangkat dari kabupaten yang dulunya identik dengan karet, sawit, dan perkebunan, Umar berhasil mengubah wajah daerah tersebut menjadi salah satu destinasi wisata yang maju di Lampung. Program pembangunan berbasis budaya dan ruang publik membuat namanya dikenal luas masyarakat.
Di satu sisi, Umar dianggap visioner. Ia mampu melahirkan gebrakan pembangunan yang membuat Tulang Bawang Barat tak lagi terpandang sebelah mata. Namun Kedekatannya dengan struktur partai juga belum sekuat tokoh lama.
Pertanyaannya: seberapa marhaen Umar Ahmad ketika gebrakan pembangunan lebih menonjol ketimbang program riil untuk wong cilik?
Kostiana: Kader Perempuan, Politisi, dan Pengusaha
Kostiana adalah figur perempuan yang lahir dari rahim PDI Perjuangan. Lama berproses di internal partai, kini ia duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung sekaligus menjabat Bendahara PDI Perjuangan Lampung. Selain politisi, Kostiana juga dikenal sebagai pengusaha.
Posisinya sebagai kader internal membuatnya dipandang punya legitimasi di mata struktur partai. Sebagai politisi perempuan, kehadirannya membawa simbol keterwakilan gender di tubuh partai. Namun, dari sisi kebijakan nyata, pencapaian yang langsung menyentuh marhaen belum menonjol.Basis pengaruhnya lebih kuat di internal partai dibanding masyarakat luas.
Pertanyaannya: seberapa marhaen Kostiana ketika identitasnya masih lebih lekat sebagai bendahara dan pengusaha ketimbang penggerak wong cilik?
DPP PDI Perjuangan kini dihadapkan pada pilihan besar. Jika ingin kembali menjadikan Lampung sebagai kandang marhaen seperti era kejayaan sebelumnya, maka Penunjukan ketua DPD harus benar-benar mempertimbangkan figur yang mampu menghidupkan kembali roh marhaenisme, bukan sekadar melanjutkan rutinitas.
Terlebih, jika mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan parliamentary threshold, maka pertarungan 2029 akan menjadi lebih berat. Tanpa ambang batas parlemen, kompetisi elektoral bukan hanya soal siapa yang dikenal publik, tetapi siapa yang paling dekat secara emosional dengan masyarakat, siapa yang benar-benar dianggap bagian dari wong cilik.
Di titik inilah PDI Perjuangan Lampung perlu menjawab satu pertanyaan mendasar: siapakah yang paling marhaen untuk memimpin Lampung, dan siapa yang mampu menjaga agar partai ini tidak kehilangan jati dirinya di tengah pertarungan elektoral yang semakin terbuka?(*)
