RITME – Disaat Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) daerah lain, bisa bernafas lega dan tersenyum terima SK dan tanda tangan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). awal Juli 2025 ini. Ribuan P3K di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kembali harus gigit jari.
Alasanya, pegawai P3K di lingkungan pemprov Lampung yang dinyatakan lolos tahap 1 formasi tahun 2024, hingga kini tak kunjung terima SK dan tanda tangan SPMT.
Penundaan ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga honorer, terutama mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun dan telah dinyatakan lulus seleksi nasional.
Beberapa peserta mengaku kecewa karena hingga pertengahan tahun 2025, belum ada kejelasan dari pihak BKD terkait kapan SK akan diserahkan.
“Kami sudah lama lulus, sudah pemberkasan juga, tapi SK belum keluar. Padahal dari pusat tinggal diserahkan,” ujar salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya.
Sumber internal menyebutkan bahwa SK PPPK sudah ditandatangani sejak 1 Maret 2025.
Kondisi ini menimbulkan spekulasi di kalangan tenaga honorer bahwa ada kendala administratif atau bahkan unsur kesengajaan dalam penundaan penyerahan SK. Jika tak kunjung ada kejelasan, maka status mereka sebagai pegawai yang sah bisa terancam gugur akibat batasan waktu pengangkatan.
Diwawancara via telpon Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD Lampung Budi Sofyan menyebut bahwa belum dibagikannya SK PPPK karena masih banyak administrasi yang harus di selesaikan.
“Itu cuma persoalan teknis aja kok. Pasti di bagikan paling lambat 1 Oktober 2025”. Tegas Budi Sofyan.(*)
Perlu diketahui, beberapa daerah di provinsi Lampung telah membaikan SK PPPK dan tanda tangan SPMT tahap satu. Yaitu :
- Tanggamus 213 orang
- Lampung Timur 270 orang
- Lampung Selatan 160 orang
- Pringsewu 1233 orang
- Pesawaran 311 orang
- Lampung Barat 274 orang
- Tuang Bawang Barat 255 orang
- Kota Metro 339 orang
- Mesuji 245 orang
