BANDARLAMPUNG – Menjabat sebagai Pj Bupati Pringsewu, Adi Erlansayah banyak PR yang mesti dibenahi. Terutama pembenahan disektor pendapat asli daerah (PAD).
Dalam ngobrol santai bersama para awak media di Bandarlampung, Rabu (08/06/2022). Mantan sekda kabupaten Lampung Tengah ini menyebutkan PAD Pringsewu masih sangat kecil, dibawah Rp50 miliar
Dan APBD kabupaten Bumi Jejama Secancanan sebesar Rp1,2 triliun, sebagian besar habis untuk belanja rutin dan honor pegawai.
“Disana karena PADnya kecil, APBD habis untuk belanja rutin. Sedangkan belanja untuk pembangunan infrastruktur porsinya sedikit sekali,”kata kepala Bapenda provinsi Lampung ini.
Tentunya lanjut kepala Bapenda provinsi Lampung ini, masih ada beberapa sektor yang berpotensi menambah PAD yang belum tergarap optimal. Seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Saya belum akan menaikkan NJOP tanah disana. Namun mengoptimalkan PBB yang belum tergarap terutama milik orang luar Pringsewu yang memiliki aset di sana. Hal itu lebih relevan untuk menaikkan PAD dari pada menaikkan NJOP,” kata dia.
Sementara itu, potensi lain dari Pringsewu yang masih belum tergarap optimal seperti pengembangan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“UMKM di Kabupaten Pringsewu selama ini masih kurang terekspose, sementara potensinya cukup besar. Perlu ditonjolkan melalui peran media. Tentunya nanti akan kita kolaborasikan dengan program pak gubernur E-KPB” ungkap dia.
Menurut pria penyuka batu cincin sejak masa kuliah itu, di Kabupaten Pringsewu sudah ada inovasi sendiri seperti pembuatan batik, tinggal bagaimana pembenahannya. “Peluang pembenahan cukup besar, namun tidak cukup satu tahun,” tutur Adi Erlansyah didampingi Sekretaris Bapenda Provinsi Lampung, Jon Novri.
Dia menambahkan, selama ini anggaran di Kabupaten Pringsewu cenderung lebih banyak terpakai alokasi rutin. “Jadi memang setelah saya perhatikan, alokasi untuk pembangunan infrastruktur minim sekali,” kata dia.
Karena itu, sambung dia, ke depan perlu adanya sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Lampung. “Saya sudah rencanakan mau dilakukan koordinasi bergilir dengan pemerintah provinsi, terutama program-program pembangunan infrastruktur seperti penataan jalan,” terangnya.
Meski demikian, Adi menaksir dengan kondisi keuangan Kabupaten Pringsewu saat ini, tidak memungkinkan jika harus mengandalkan APBD. “Kalau mengandalkan APBD tidak kebangun, tapi ada peluang anggaran pusat. Bisa dilakukan dengan upaya-upaya membangun koordinasi melalui pemerintah provinsi,” tegasnya.i,” tegasnya.
