Bandar Lampung — Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandar Lampung menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Heti Friskatati, setelah dinilai terbukti melakukan pelanggaran etik.
Ketua BK DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi, mengatakan putusan tersebut diambil dalam rapat Badan Kehormatan yang digelar pada Kamis, 12 Januari 2026.
BK menyatakan perbuatan yang dilakukan teradu tidak mengandung unsur pelanggaran hukum, namun masuk dalam kategori pelanggaran etika pribadi yang berdampak pada martabat lembaga legislatif.
“Teradu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat anggota DPRD,” kata Yuhadi saat membacakan putusan BK, Kamis, 15 Januari 2026.
Dalam pertimbangannya, BK menilai Heti Friskatati hadir menyelesaikan persoalan masyarakat atas nama pribadi, bukan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung.
Padahal, sebagai wakil rakyat, setiap aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan publik harus memenuhi prosedur administrasi dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.
BK juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan, antara lain teradu belum pernah dijatuhi sanksi sebelumnya serta dinilai memiliki inisiatif yang tinggi dalam membantu penyelesaian persoalan masyarakat di daerah pemilihannya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 dan ayat 4 huruf A dan C Kode Etik DPRD, BK memutuskan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada teradu.
Putusan tersebut ditandatangani oleh Ketua BK DPRD Kota Bandar Lampung Yuhadi, Wakil Ketua Edison Ajan, serta anggota Endang Asinawi, Agung Jawil, dan Hendang Mukri. Selanjutnya, hasil putusan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
