Membaca Perebutan Pengaruh antara Jakarta dan Daerah Dibalik Kekuasaan Prabowo
Oleh: Redaksi
LAMPUNG – Dalam politik, kemenangan sering kali menjadi awal dari babak baru, bukan akhir dari sebuah perjuangan.
Ketika Partai Gerindra berhasil mengantarkan Prabowo Subianto ke kursi Presiden Republik Indonesia, peta kekuasaan partai di berbagai daerah pun ikut berubah. Lampung menjadi salah satu provinsi yang menarik untuk dicermati karena memperlihatkan pertemuan dua jenis kekuatan politik yang berbeda: kekuatan elektoral di daerah dan kedekatan dengan elite nasional.
Di satu sisi berdiri Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPD Gerindra Lampung sekaligus Gubernur Lampung. Di sisi lain terdapat Hendarsam Marantoko, kader Gerindra tingkat pusat yang berkiprah di bidang hukum dan kini dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi.
Keduanya sama-sama berasal dari Lampung, sama-sama memiliki akses ke struktur Partai Gerindra, namun dibangun oleh jalur politik yang berbeda.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar siapa yang lebih dekat dengan Prabowo Subianto. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: model kepemimpinan seperti apa yang lebih dibutuhkan Gerindra untuk menghadapi agenda politik berikutnya?
Dua Jalur Menuju Lingkaran Kekuasaan
Dalam ilmu politik, terdapat dua jalur utama menuju pusat kekuasaan partai.
Jalur pertama adalah legitimasi elektoral, yakni kemampuan memenangkan kontestasi politik dan membangun basis dukungan masyarakat. Jalur kedua adalah legitimasi kelembagaan, yaitu kemampuan membangun kepercayaan pimpinan partai melalui peran strategis di tingkat nasional.
Rahmat Mirzani Djausal merepresentasikan jalur pertama. Karier politiknya tumbuh melalui organisasi kepemudaan Gerindra, kepemimpinan DPD, hingga akhirnya memenangkan Pemilihan Gubernur Lampung.
Kemenangan tersebut memberikan modal politik yang sangat besar karena bukan hanya menunjukkan kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga memperoleh mandat langsung dari pemilih.
Sebaliknya, Hendarsam Marantoko berkembang melalui jalur kelembagaan. Berangkat dari profesi advokat, ia dikenal aktif dalam bidang hukum Partai Gerindra di tingkat nasional. Perjalanan itu membawanya menjadi salah satu figur yang dipercaya mengemban jabatan strategis di pemerintahan sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Jalur ini menunjukkan bahwa dalam sebuah partai politik, kepercayaan tidak selalu dibangun melalui pemilu, tetapi juga melalui kapasitas profesional dan konsistensi dalam mendampingi organisasi.
Politik Tidak Hanya Ditentukan oleh Suara
Banyak orang beranggapan bahwa politik hanya ditentukan oleh kemenangan pemilu. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan dibentuk oleh kombinasi modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Dalam konteks Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memiliki modal elektoral dan organisasi yang kuat. Sementara Hendarsam memiliki modal simbolik berupa kepercayaan elite nasional serta pengalaman dalam bidang hukum dan pemerintahan.
Dengan kata lain, keduanya bermain pada arena yang berbeda.
Seorang gubernur memiliki legitimasi publik yang besar karena dipilih melalui proses demokrasi. Sebaliknya, seorang pejabat tinggi pemerintahan memperoleh legitimasi melalui kepercayaan negara dan kepemimpinan birokrasi. Keduanya sama-sama penting, tetapi tidak dapat diukur dengan instrumen yang sama.
Ketika Partai Berkuasa, Tantangan Justru Dimulai
Dalam sejarah politik Indonesia, banyak partai justru menghadapi tantangan paling besar setelah berhasil memenangkan kekuasaan.
Perubahan status dari oposisi menjadi partai pemerintah hampir selalu membawa konsekuensi berupa meningkatnya ekspektasi kader, bertambahnya aktor yang ingin terlibat dalam pengambilan keputusan, serta menguatnya dinamika internal organisasi.
Situasi seperti ini bukanlah fenomena yang unik bagi Gerindra. Hampir semua partai besar pernah mengalaminya ketika memperoleh akses terhadap kekuasaan nasional.
Karena itu, keberhasilan sebuah partai tidak hanya diukur dari kemenangan pemilu, tetapi juga dari kemampuannya menjaga soliditas organisasi setelah kemenangan tersebut.
Lampung sebagai Arena Strategis
Secara geopolitik, Lampung memiliki arti penting bagi Gerindra. Provinsi ini merupakan pintu gerbang Pulau Sumatra sekaligus salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Keberhasilan mengelola organisasi partai di Lampung akan berpengaruh terhadap konsolidasi politik Gerindra di Sumatra bagian selatan.
Dalam perspektif tersebut, kepemimpinan di Gerindra Lampung bukan sekadar urusan administratif. Ia merupakan bagian dari strategi jangka panjang partai untuk menjaga stabilitas organisasi sekaligus mempersiapkan regenerasi kepemimpinan.
Bukan Soal Siapa Lebih Dekat
Perdebatan mengenai siapa yang lebih dekat dengan Prabowo Subianto sesungguhnya menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks.
Dalam organisasi politik modern, kedekatan personal hanyalah salah satu variabel. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan menghasilkan kemenangan politik, menjaga organisasi tetap solid, membangun komunikasi dengan pemerintah, dan menerjemahkan arah kebijakan partai ke tingkat daerah.
Karena itu, hubungan dengan pimpinan partai tidak selalu berbentuk garis tunggal. Ada figur yang berperan sebagai pemimpin elektoral, ada yang menjadi penggerak organisasi, dan ada pula yang dipercaya karena kapasitas profesionalnya.
Menunggu Arah Konsolidasi
Hingga kini tidak ada informasi publik yang menunjukkan adanya keputusan Partai Gerindra untuk mengubah kepemimpinan DPD Lampung. Karena itu, berbagai penilaian mengenai arah kepemimpinan berikutnya masih berada pada ranah analisis politik, bukan kepastian.
Yang dapat dipastikan adalah bahwa Gerindra memasuki fase baru sebagai partai penguasa. Dalam fase seperti ini, tantangan terbesar bukan hanya memenangkan pemilu, melainkan mempertahankan kohesi internal di tengah meningkatnya ekspektasi dan kompleksitas organisasi.
Pada akhirnya, pertanyaan yang paling menarik bukanlah siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah figur seperti apa yang paling mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah, kebutuhan organisasi, dan strategi nasional partai. Jawaban atas pertanyaan itu baru akan terlihat melalui keputusan-keputusan politik Partai Gerindra pada waktu yang akan datang.(*)
