RITME.ID – Gubernur Arinal Djunaidi bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., di Ruang Auditorium Lt.4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (30/08/2022).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bergerak cepat dengan langsung melakukan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Gubernur menyampaikan, pengendalian intensif dan periodik secara operasional lintas stakeholder dan shareholder harus dilakukan guna pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Lampung dengan strategi 4K, yaitu : Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.
1. Ketersediaan Pasokan
Mengendalikan komoditas daerah dengan prioritas memenuhi kebutuhan daerah, baru kemudian sisanya boleh dikirim ke luar daerah. Dengan kata lain, menahan ekspor produk komoditas daerah sampai kebutuhan tercukupi.
2. Keterjangkauan Harga
Pemantauan Harga Harian, pelaksanaan operasi pasar, pasar murah bersubsidi.
Seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat diminta untuk melakukan Gerakan Hemat Energi. Gunakan energi seperlunya. Pencadangan BTT dalam APBD untuk mendukung pengendalian inflasi. Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk mendata masyarakat miskin secara akurat. Sambil menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bantuan sosial, pastikan kondisi masyarakat stabil.
3. Kelancaran Distribusi
Kelancaran distribusi harus dikendalikan, jangan ada kemacetan sistem logistik
Dukungan TNI dan POLRI untuk distribusi daerah yang sulit dijangkau, serta pengamanan. Memanfaatkan bansos, anggaran desa, misalnya untuk subsidi transportasi komoditas dari wilayah produsen ke konsumen.
4. Komunikasi yang Efektif
Mengoptimalkan peran TPID baik provinsi maupun kabupaten/kota. Melakukan rapat koordinasi, menyusun peta produksi, peta kebutuhan, peta distribusi, peta perkembangan harga, dan peta masalah lainnya sebagai upaya melakukan pengendalian inflasi.
Berbagai langkah antisipatif tersebut selain sebagai upaya pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Lampung, juga sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengendalian inflasi nasional. (*)
