BANDARLAMPUNG – Program Sosialisasi perda (Sosper) dan sosialisasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan (IPWK) yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Lampung, mendapat tanggapan baik dari berbagai pihak.
Seperti Kementrian Dalam Negeri, beberapa waktu lalu memberikan apresiasi DPRD Provinsi Lampung untuk program yang sudah dua tahun berjalan itu. Tak hanya itu, dalam kunjungan ketua DPRD Banda Aceh beberapa waktu lalu, mengaku akan menyadur program sosper dan IPWK.
Menangapi hal itu, Tina Marlinda Sekertariat DPRD Provinsi Lampung, sosper dan IPWK sangat penting, setiap anggota DPRD wajib sosialisasikan perda- perda yang ada.
“Saya pikir sosper itu wajib ya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Lampung,” kata dia, Jumat (4/2).
Dia menjelaskan, sekertariat DPRD sendiri, hanya fasilitasi kegiatan program DPRD, dan memastikan kegiatan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
“Kedepan akan semakin pakem. Alhamdulillah, dua tahun berjalan kegiatan ini sangat bermanfaat di masyarakat. Mudah-mudahan kedepan berguna,” kata dia.
Dia pun menyebitkan, bahwa program yang digulirkan tersebut merupakan yang pertama di Privinsi Lampung untuk di tingkat DPRD Provinsi Lampung.
