BANDARLAMPUNG – Jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Kamis (09/03/2023).
Gubernur Arinal Djunaidi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindakan antisipasi pada momen menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 yang berimplikasi kepada tidak stabilnya harga pangan.
Oleh karenanya, menurut Gubernur diperlukan penguatan sinergi dan kolaborasi antara TPID dan TP2DD menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional, dan dalam rangka digitalisasi untuk Lampung berjaya oleh TP2DD.
“Beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Salah satu issue penting yang biasanya terjadi adalah kenaikan harga bahan pangan pokok akibat peningkatan permintaan yang signifikan,” ucap Gubernur.
“Mengingat kondisi seperti itu merupakan hal yang selalu berulang, maka seharusnya kita bisa lebih siap menghadapinya dengan berbagai kebijakan, strategi dan program kegiatan agar tingkat inflasi di Provinsi Lampung tetap terkendali,” lanjut Gubernur.
Untuk itu, pada kegiatan tersebut, Gubernur meminta kepada TPID baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan langkah langkah sebagai berikut :
1. Memastikan ketersediaan pangan, berfokus pada komoditas penyumbang inflasi seperti: beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, telur ayam, dan daging ayam ras.
2. Jaga harga dan pasokan, sinergi dan Kerjasama antar daerah terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang.
3. Kontrol langsung dengan turun ke pasar.
4. Meningkatkan koordinasi dan optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing.
Selain komoditas pangan, menurut Gubernur, secara historis sektor transportasi juga mengalami peningkatan saat Ramadan dan hari Raya Idul Fitri.
“Oleh karenanya, kita perlu memastikan ketersediaan armada, frekuensi penerbangan dan penyeberangan yang cukup, penanganan jalan dan pengendalian arus kendaraan. Apalagi Provinsi Lampung sebagai daerah perlintasan,” tegas Gubernur.
Kemudian terkait, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi.
